Runutan (Sebagian) Perkembangan Wisata Halal Sumatera Barat
- Ketua Komisi V DPRD sumbar, Hidayat sebelumnya telah meminta pemerintah provinsi setempat menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Wisata Halal menyusul ditetapkannya daerah ini sebagai salah satu destinasi wisata halal di Indonesia.
https://ihram.co.id/berita/nasional/daerah/17/03/15/omumys284-sumbar-siapkan-ranperda-wisata-halal - Tahun 2018 sudah ada FGD
Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) wisata halal sumatera barat, mulai berjalan. Aturan yang diharapkan mampu menegaskan keberadaan wisata halal di Sumbar akan masuk prolegda 2018.
“Tim ahli sudah memulai prosesnya sudah dimulai sejak 5 bulan lalu. Tahun 2018 masuk dalam Prolegda, untuk dijadikan Perda,” sebut Didit P Santoso, Kabid Pemasaran, mewakili Kadispar Sumbar ketika membuka Focus Group Discusion (FGD), (Senin, 20/11). http://www.sumbarprov.go.id/details/news/12667
- Wisata halal sudah bergaung dan beberapa peneliti wisata halal datang ke sumbar. https://padek.co/koran/newspadek.com/read/detail/126547/Wisata-Halal-Sumbar-Jadi-Objek-Penelitian
- Aturan tentang wisata halal di Sumbar belum selesai. Akibat terundurnya aturan Pariwsata Halal, Sumbar sulit kembangkan wisata halal.
https://bisniswisata.co.id/sumbar-sulit-terapkan-wisata-halal-tanpa-landasan-hukum/ - Desakan sudah banyak
Ketua Umum Asita Asnawi Bahar mengatakan pariwisata halal tidak hanya sebatas pengakuan dari negara asing atau promosi yang dilakukan pemerintah maupun pelaku usaha, tetapi memiliki wujud konkret dalam pelayanan kepada wisatawan.
https://sumatra.bisnis.com/read/20181114/534/859782/butuh-komitmen-untuk-wujudkan-wisata-halal-di-indonesia
Desakan juga datang dari PPHI. Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia (PPHI) Sumatera Barat (Sumbar) berharap peraturan daerah (perda) tentang wisata halal segera diterbitkan oleh pemerintah setempat sebagai payung hukum dalam pengembangan di Ranah Minang.
“Potensi wisata halal di Sumbar terbilang besar, apalagi sejak 2016 Kementerian Pariwisata menetapkan provinsi ini sebagai salah satu daerah tujuan wisata halal, agar pengelolaanya lebih optimal perlu ada payung hukum dalam bentuk peraturan daerah,” kata Ketua PPHI Sumbar Havid Dt Rang Kayo Basa di Padang, Sumbar, Rabu (7/11/2018)
Ia menyampaikan hal itu dalam pemaparan kepada wartawan dalam rangka pengukuhan pengurus PPHI Sumbar yang akan digelar pada 14 November 2018. https://www.industry.co.id/read/44791/pphi-sumbar-berharap-perda-wisata-halal-segera-diterbitkan