Runutan (Sebagian) Perkembangan Wisata Halal Sumatera Barat
- Ini kendala Perda Pariwisata halal belum selesai. :
Kegiatan Finalisasi Ranperda Pariwisata Halal fisik tidak tercapai 100% karena Realisasi Fisik tidak tercapai 100% diakibatkan oleh :
1) persetujuan perubahan judul Perda dari Kementerian Dalam Negeri tentang Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang semula tentang Pariwisata Halal dirobah menjadi Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal keluar pada tanggal 31 Oktober 2018 yang lalu
2) Informasi dari Biro Hukum bahwa berdasarkan hasil keputusan rapat di DPRD Provinsi sumbar bulan November 2018 lalu, maka Ranperda Penyelenggaraan Pariwisata Halal, diluncurkan pada tahun 2019
https://sumbar.travel/wp-content/uploads/2019/03/LAPORAN-KINERJA-DINAS-PARIWISATA-PROV.SUMBAR-TAHUN-2018.pdf
- Tahun 2019 masuk Propemperda. Kemungkinan gagal jadi Perda cukup besar, karena masa tugas DPRD yang singkat
Tahun 2019 ini, yang tahun terakhir tugas anggota DPRD Sumbar periode 2014-2019, mungkin saja menjadi tahun finalisasi Ranperda Penyelenggaraan Pariwisata Halal. Inilah Propemperda Provinsi Sumbar Tahun 2019.
https://www.sumbarprov.go.id/details/news/15711
Tahun 2019. Perda Wisata Halal Sumbar direncanakan selesai. - Tahun 2020, Perda wisata halal akhirnya selesai. Perda nomor 1 tahun 2020.
“Perda ini sudah disahkan pada Juni 2020 karena itu harus segera disosialisasikan pada seluruh pemangku kepentingan salah satunya pemerintah kabupaten/kota yang memiliki kewenangan kepariwisataan,” kata Kepala Dinas Pariwisata Sumbar Novrial dihubungi dari Padang, Selasa. (sumber : https://sumbar.antaranews.com/berita/400820/sumbar-sosialisasikan-perda-wisata-halal). Download perda wisata halal Sumatra Barat disini dan nota kesepahaman disini - DPRD minta desak adanya Peta jalan (Roadmap) pariwisata halal https://dprd.sumbarprov.go.id/media/files/2020/06/tgl_112.pdf
Ada beberapa hal yang membuat wisata halal di Sumatra Barat berjalan cukup panjang. Di antaranya :
- Waktu yang panjang untuk proses penyusunan regulasi (Perda) tentang wisata halal di Sumatra Barat yaitu dari tahun 2017 – 2020
- Miss persepsi antara wisata halal dan wisata syariah
Kita tunggu langkah selanjutnya dari pihak – pihak terkait tentang wisata halal. Perlu diketahui juga terdapat perubahan pada pemangku kepentingan yang mungkin saja berpengaruh terhadap jalan panjang wisata halal di Sumatera Barat. Kita tunggu saja
Beberapa momen penting perubahan pemangku kepentingan itu yaitu
- Pergantian Kadis Pariwisata Sumbar yang dijabat Novrial pada 16-11-2019 : https://klikpositif.com/baca/60621/gubernur-sumbar-lantik-dua-eselon-ii-novrial-jabat-kadis-pariwisata-dan-irwan-kadis-disdukcapil.html
- Pergantian kepala daerah yang dipimpin oleh Mahyeldi dan Audi 25 Februari 2021 : https://regional.kompas.com/read/2021/02/24/14510451/mahyeldi-audy-mendadak-dilantik-jokowi-besok-sebagai-gubernur-dan-wagub dan http://birohumas.sumbarprov.go.id/details/news/105